MATA KULIAH PKN

Transcript

• 1. MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( MPK ) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PD SELURUH PERGURUAN TINGGI INDONESIA. KBK MENEKANKAN KEJELASAN HASIL DIDIK SESEORANG YG KOMPETEN DALAM HAL :1. PENGUASAI ILMU PENGETAHUAN2. MENGUASAI PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BENTUK KEKARYAAN.3. MENGUASAI SIKAP BERKARYA4. MENGUASAI SIKAP DAN KEMAMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN PILIHAN KEKARYAAN.
• 2. • UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS MENETAPKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT: a. PENDIDIKAN AGAMA. b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA.• SECARA KUALITAS VISI PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 2010: 1. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL UTK JADI WARGANEGARA YG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI KEMAMPUAN BERSAING BANGSA MENCAPAI KEHIDUPAN YG BERMAKNA. 2. MEMBANGUN SUATU SISTEM PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKONTRIBUSI DLM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YG DEMOKRATIS, BERKEADABAN, INKLUSIF, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL.
• 3. VISI & MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANVISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUMBER NILAI DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI GUNA MENGANTAR KAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA SEBAGAI MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA.MISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN MEMBANTU MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA AGAR SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN, DAN CINTA TERHADAP TANAH AIR SEPANJANG HAYAT DALAM MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA TANGGUNG JAWAB.
• 4. POKOK2 BAHASAN DAN MATERI MATA KILUAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( MPK ),1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS DAN BRKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS.2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI3. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT4. PANCASILA SBG FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA IND.5. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEMBANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA6. NEGARA DAN KONSTITUSI7. DEMOKRASI INDONESIA8. RULE OF LOW DAN HAK ASASI MANUSIA.9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA10. GEOPOLITIK INDONESIA11. GEOSTRATEGI INDONESIA
• 5. TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:1. PEKA TERHADAP BERBAGAI MASALAH YG ADA DI LINGKUNGANNYA YG TERKAIT LGSG PD KEBIJAKAN PUBLIK.2. TANGGAP TERHADAP BERBAGAI IMPLIKASI DR PERMASALA HAN DR BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.3. MAMPU MEMECAHKAN SALAH SATU MASALAH YG PALING KRUSIAL DILINGKUNGANNYA SECARA SISTEMATIS DAN KOLEKTIF DGN CARA PANDANG SBG WNI YG DEMOKRATIS4. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN KOLEKTIF SBG REKOMENDASI TERKAIT KEBIJAKAN PULIK YG RELEVAN5. MAMPU MENSOSIALISASIKAN USULAN KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN MELALUI KORIDOR DAN INSTRUMEN DEMOKRASI YG ADA DI LINGKUNGANNYA.
• 6. A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI DAN BERKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN PEDAGOGIS SECARA KONSTITUSIONAL SESUNGGUHNYA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA SEJAK SEBELUM KEMERDEKAAN DAN AWAL KEMERDEKAAN (1945) YG TUJUAN NYA “mencerdaskan kehidupan bangsa”. SBG MANA TRSURAT DLM PEMBUKAAN UUD 1945 DIWUJUDKAN DLM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. NAMUN DLM PERJALANAN IMPLEMENTASI DAN PRAKTISNYA SANGAT FLUKTUATIF SESUAI DGN IRAMA DAN IKLIM SOSIAL- POLITIK TERKAIT DGN KEBIJAKAN POLITIK KENEGARAAN SETIAP KURUN WAKTU KEPEMIMPINAN MULAI DARI PRESIDEN YG PERTAMA SAMPAI KE VI, BHW PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM BELUM MEMBERIKAN HASIL YG MENGGEMBIRAKAN. SPT KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT YG CENDRUNG ANARKIS, MELANGGAR HAM, HUKUM TERKALAHKAN OLEH POLITIK, SERTA TERDEGRADASINYA KEWIBAWAAN PARA PEJABAT NEGARA.
• 7. OLEH SEBAB ITU PERLUNYA REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI & HAM DI INDONESIA, AGAR NANTINYA DAPAT DIPEROLEH PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM, YG BUKAN HANYA SECARA KONSTITUSIONAL ADA TETAPI SECARA INSTRUMENTAL DAN PRAKTIS BENAR2 TERJADI DAN MEMBERIKAN DAMPAK PEDAGOGIS DAN SOSIAL KULTURAL SECARA KUMULATIF TERHADAP SEMAKIN MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN ber- HAM DI INDONESIA INI BENAR2 DILAKSANAKAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.STELAH REFORMASI BERKUMANDANG SAAT INI MEMANG SUDAH NAMPAK BAHWA JALAN UNTUK TERLAKSANANYA DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA WALAU BELUM SECARA MAKSIMAL DILAKSANAKAN.
• 8. BEBERAPA UPAYA/ASUMSI MELAKUKAN REKONSEPTUALISASIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. ASUMSI2 TERSEBUTADALAH:1. KOMETMEN NASIONAL UTK MEMFUNGSIKAN PENDIDIKAN SBG WAHANA UTK “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20/2003)”. MEMERLUKAN WAHANA PSIKO-PEDAGOGIS (Pengembangan Potensi Peserta Didik di Sekolah) dan SOSIO-ANDRAGOGIS (Fasilitasi Pemberdayaan Pemuda dan Orang Dewasa dlm Masyarakat). YG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PROSES BELAJAR BERDEMOKRASI SEPANJANG HAYAT MELALUI PENDIDIKAN DEMOKRASI.2. TRANSFORMASI DEMOKRASI DLM MASYARAKAT INDONESIA MEMERLUKAN KONSEPSI YG DIYAKINI BENAR DAN BERMAKNA YG DIDUKUNG DGN SARANA PENDIDIKAN YG TEPAT SASARAN, TEPAT STRATEGI, DAN TEPAT KONTEKS, AGAR SETIAP INDIVIDU WNI MAMPU MEMERANKAN DIRINYA SBG WNI YG CERDAS, DEMOKRATIS, BERWATAK SERTA BERKEADABAN.
• 9. 3. PENDIDIKAN DEMOKRASI YG DILAKUKAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL SELAMA INI BELUM MENCAPAI SASARAN OPTIMAL DLM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT YG CERDAS, BAIK DAN BERWATAK SERTA BERKEADABAN. UTK ITU PERLU UPAYA SISTEMATIS DAN SISTEMIK UTK MENGEMBANGKAN MODEL PENDIDIKAN DEMOKRASI YG SECARA TEORITIS DAN EMPIRIS, DAN SECARA KONTESTUAL HANDAL SERTA AKSEPTABEL.4. SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS, PENDIDIKAN DEMOKRASI YG PALING TEPAT ADALAH PENDIDIKAN UTK MENGEMBANGKAN KEWARGANEGARAAN YG DEMOKRATIS.5. UTK MENDAPATKAN MODEL PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN YG SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO- ANDRAGOGIS DAN HANDAL DIPERLUKAN UPAYA UTK MENGKAJI KEKUATAN KONTEKS, KEHANDALAN INPUT DAN PROSES, GUNA MENGHASILKAN PRODUK PENDIDIKAN YG MEMADAI SESUAI DGN VISI DAN MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UTK MASYARAKAT MADANI INDONESIA.
• 10. SECARA INSTRUMENTAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YG DIGARISKAN DLM PERATURAN PER-UNDANG2AN :1. … UTK MENDIDIK WNI YG SEJATI YG BERSEDIA MENYUMBANGKAN TENAGA DAN PIKIRAN UTK NEGARA DAN MASYARAKAT(BP KNIP 1945)2. … UTK MEMBENTUK MANUSIA SUSILA YG CAKAP DAN WNI YG DEMOKRATIS, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN TANAH AIR (DJOJONEGORO, 1996:76).3. … UTK MELAHIRKAN WNI YG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERSELENGGARANYA MASYARAKAT INDONESIA, ADIL DAN MAKMUR BAIK SPRITUIL MAUPUN METERIIL DAN BERJIWA PANCASILA (UU. NO.2/1989 TTG SISDIKNAS)4. UTK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MENGEM BANGKAN MANUSIA INDONESIA SUTUHNYA5. ;;; BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN, KESEHATAN JASMANI/ROHANI, KEPRIBADIAN YG MANTAP DAN MANDIRI, SERTA RASA BERTANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN.6. … BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WNI YG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNGJAWAB (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS)
• 11. IDENTIFIKASI FAKTOR YG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI SUATU NEGARA.1. The Degree of Economic Development (Tingkat Perkembangan Ekonomi)2. A sense of National Identity (Kesadaran Identitas Nasional)3. Historical Experience (Pengalaman Sejarah)4. Element of Civic Culture (Budaya Warganegara juga merupakan Faktor yg Mempengaruhi Perkembangan Demokrasi Suatu Negara).SALAH SATU UNSUR YG PENTING DLM BUDAYA WARGANEGARA ADALAH “CIVIC VIRTUE” ATAU KEBIJAKAN ATAU AKHLAK KEWARGWNEGARAAN YG MENCAKUP KETERLIBATAN AKTIF WN DIYAKINI AKAN MEMUPUK DLM KEHIDUPAN “CIVIC COMMUNITY” DAN “CIVIL SOCIETY”. ATAU MASYARAKAT MADANI UNTUK INDONESIA. DGN KATA LAIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA MASYARAKAT MADANI BERSIFAT INTERAKTIF DGN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA AKHLAK KEWARGANEGARAAN (CIVIL VIRTUE) DAN MERUPAKAN UNSUR UTAMA DLM BUDAYA KEWARGANEGARAAN, SEHINGGA MAMPU MEMBERI KONTRIBUSI TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK KEWARGANEGARAAN YG MENJADI INTI DR MASYARAKAT INDONESIA YG MADANI. INILAH TANTANGAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL BAGI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA.
• 12. • CIVIL CULTURE DLM PENDIDIKAN DEMOKRASI, KONSEP INI TERKAIT ERAT DGN PERKEMBANGAN “democratic civil society” ATAU MASYARAKAT MADANI YG MEMPERSYARAT KAN WARGANYA UTK MELAKUKAN PROSES INDIVIDUALISASI, DIMANA SETIAP ORANG BELAJAR BGMN MELIHAT DIRINYA DAN ORANG LAIN SBG INDIVIDU YG SAMA HAK DAN KEWAJIBANNYA DAN TDK LAGI TERIKAT OLEH ATRIBUT2 KHUSUS DLM KONTEKS SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR GOLONGAN, ATAU KELAS2 DLM MASYARAKAT.• MSYARAKAT SIPIL YG DEMOKRATIS TIDAK MUNGKIN BERKEMBANG TANPA PERANGKAT BUDAYA YG DIPERLUKAN DLM MASYARAKAT. OLEH KRN ITU CIVIL CULTURE MERUPA KAN SALAH SATU SUMBER YG SANGAT BERMAKNA BAGI PENGEMBANGAN CIVIC EDUCATION ATAU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. SEDANGKAN POLITICAL CULTURE ADALAH PEMIKIRAN YG KHAS DAN TERPOLAKAN TENTANG BGMN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI SEHARUSNYA DISELENGGARAKAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.
• 13. • ANTARA CIVIC CULTURE DENGAN POLITICAL CULTURE SATU SAMA LAIN MEMILIKI SALING KETERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCE). SATU SISI CIVIC CULTURE MEMBERI KONTRIBUSI DLM MEMBANGUN IDENTITAS KEWARGANEGA RAAN atau KE-INDONESIA-AN KPD SETIAP WNI TERMASUK KPD PELAKU POLITIK, SEMENTARA ITU PARA PELAKU POLITIK SECARA SUBSTANSI DAN PRAKTIS MENGGAMBAR KAN KARAKTER KE-INDONESIA-AN, BUKAN KARAKTER KOMUNITARIAN (KOMUNITAS) BAIK SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN SERTA PARTAI POLITIK.• OLEH KARENA ITU IDENTITAS PRIBADI WNI YG BERSUMBER DR CIVIC CULTURE PERLU DIKEMBANGKAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM BERBAGAI BENTUK. JADI “CIVIC VIRTUE” ADALAH KEMAUAN SETIAP WARGANEGARA UTK MENEMPATKAN KEPENTINGAN UMUM DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.
• 14. * SISTEM DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN 1 S/D 4, NILAI2 FUNDAMENTAL YG SECARA IDEAL MENJADI TUMPUAN DEMOKRASI ALA/MODEL INDONESIA DAN MERUPAKAN INTI DR KOMITMEN WNI ADALAH KEMERDEKAAN, KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME, KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, KESATUAN DAN PERSATUAN, KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH KEBIJAKSANAAN, MUSYAWARAH, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN, KEBINET PRESIDENSIL, PEMILU YG LUBER, JUJUR DAN ADIL, KESEJAJARAN DPR DGN PEMERINTAH, OTONOMI DAERAH, KEHAKIMAN YG MERDEKA, HAK ASASI MANUSIA (POLEKSOSBUD, PENDIDIKAN DAN AGAMA), SERTA KESEJAHTERAAN RAKYAT YG BERKEADILAN. * UTK MEWUJUDKAN NILAI2 FUNDAMENTAL DEMOKRASI TSB DLM KEHIDUPAN MASYA. SE-HARI2 DIPERLUKAN CIVIC CULTURE INDONESIA, BUKAN PARTICULARISTIC CULTURE SUKU, AGAMA, KOMUNITAS, GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK * NAMUN DLM PEMBANGUNAN CIVIC CULTURE INDONESIA TDK DIARTI KAN MELEBURNYA BUDAYA KOMUNITARIAN MENJADI SUATU BUDAYA BARU DI INDONESIA.
• 15. • PENGEMBANGAN CIVIC VIRTUE, MERUPAKAN LANDASAN UTK PENGEMBANGAN CIVIC PARTICIPATION YG MEMANG MERUPAKAN TUJUAN AKHIR DR CIVIC EDUCATION.• CIVIC PARTICIPATION DIKEMBANGKAN DGN TUJUAN MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YG DIPERLUKAN UTK PERANSERTA SECARA AKTIF MASYARAKAT.• KITA KETAHUI MENGAPA BANGSA INDONESIA DLM BERBAGAI LAPISAN SOSIAL TERKESAN BELUM BISA MENJALANKAN CITA2, NILAI2 DAN PRINSIP DEMOKRASI, DGN DEMIKIAN MELALUI PENGEMBANGAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, YG NOTABENNYA MENCAKUP PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DIDALAMNYA.• SECARA KONSEPTUAL ILNIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGA RAAN MERUPAKAN SUATU WAHANA PENDIDIKAN DEMOKRASI YG MENGANDUNG 3 DIMENSI, YAITU: KAJIAN ILMIAH KEWARGANEGARAAN, PROGRAM KURIKULER KEWARGANE GARAAN, DAN AKTIFITAS SOSIAL KULTURAL KEWARGANEGA RAAN (WINATAPUTRA, 2001). KEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL IND. YG RELIGIUS DAN MENCERDASKAN (UUD 1945) DAN BERSIFAT MULTI DIMENSIONAL DAN DITANGANI SECARA PROFESIONAL.
• 16. B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI• PKn MULAI TAHUN 1990 WAJIB MASUK KURIKULUM PERGURUAN TINGGI YAITU PENDIDIKAN KEWIRAAN (PASAL 39 AYAT (2) UU NO. 2/1989 TTG SISDIKNAS.• PKn SBG USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIDIK DGN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DGN HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DGN NEGARA, SERTA PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN) AGAR MENJADI WARGA NEGARA YG DPT DIANDALKAN OLEH BANGSA DAN NEGARA (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS).• OLEH SEBAB ITU DISETIAP PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA, DIMASUKKAN KEDALAM KURIKULUM WAJIB DIIKUTI OLEH SETIAP MAHASISWA, DAN HARUS MENDAPAT NILAI MINIMAL C.
• 17. KONFERENSI 9 MENTERI PENDIDIKAN DR NEGARA2 TERBESAR PENDUDUKNYA DI NEW DELHI PD TAHUN 1996, NEBYEPAKATI SUATU PANDANGAN DAN BERPENDAPAT BAHWA PENDIDIKAN ABAB XXI, HRS BERPERAN EFEKTIF, SBB:1. MEMPERSIAPKAN PRIBADI SBG WARGA NEGARA DAN ANGGOTA MASYARAKAT YG BERTANGGUNG JAWAB.2. MENANAMKAN DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) BAGI KESEJAHTERAAN MANUSIA DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.3. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YG BERORIENTASI PD PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DEMI KEPENTINGAN KEMANUSIAAN.
• 18. PANDANGAN PENDIDIKAN ABAD XXI KONFERENSI PENDIDIKAN TINGGI DI PARIS TAHUN 1998 SEBANYAK 140 NEGARA (INDONESIA) MENYEPAKATI TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN TINGGI, ANTARA LAIN :1. TDK HANYA MENERUSKAN NILAI2, MENTRANSFER ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI, TTAPI JG MLAHIRKAN WARGA NEGARA YG BERKESADARAN TINGGI TTG BANGSA DAN KEMANUSIAAN.2. MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MASA DEPAN YANG PRODUKTIF DLM KONTEKS DINAMIS.3. MENGUBAH CARA BERPIKIR, SIKAP HIDUP DAN PRILAKU BERKARYA INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA MEMPERAKARSAI PERUBAHAN SOSIAL YG DIPERLUKAN SERTA MENDORONG PERUBAHAN KEARAH KEMAJUAN YG ADIL DAN BEBAS. SEARAH DGN PERUBAHAN PENDIDIKAN KE MASA DEPAN SBG KESEPAKATAN DUNIA.
• 19. SESUAI DGN VISI PENDIDIKAN TINGGI 2010, MUATAN SUBSTANSI KAJIAN DAN MATERI INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIHARAPKAN DPT MENCAPAI INDIKATOR KEBERHASILAN PERWUJUDAN MASY. INDONESIA 2020 YG RELEVAN, SBB:1. TUMBUHNYA PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA.2. BERKEMBANGNYA BUDAYA DAN PRILAKU SPORTIF SERTA MENGHARGAI DAN MENERIMA PERBEDAAN DALAM KEMAJUMUKAN.3. MENINGKATNYA: SEMANGAT PERSATUAN DAN KERUKUNAN BANGSA, SERTA TOLERANSI, KEPEDULIAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL.4. MENGUATNYA PARTISIPASI POLITIK SBG PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT5. BERKEMBANGNYA ORGANISASI SOSIAL KEMAYARAKATAN DAN POLITIK YG BERSIFAT TERBUKA DAN BERMARTABAT.6. MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KETANGGUHAN DLM MENYELENGGARA KAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI-TENGAH2 PERGAULAN ANTAR BANGSA, DGN MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA AGAR SEJAJAR DENGAN BANGSA2 LAIN DI DUNIA.
• 20. MASYARAKAT INDONESIA SPT WUJUD VISI INDONESIS 2020,SBG “MASYARAKAT MADANI”, YAITU MASYARAKAT YG MEMILIKI“KEADABAN DEMOKRASI” , ADALAH SBB:1. BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHAN YME DAN PANCASILA.2. DEMOKRATIK, BERKEADABAN, MENGHARGAI PERBEDAAN, KERAGAMAN, PENDAPAT DAN PANDANGAN.3. MENGAKUI DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, KESETARAAN DAN TDK DISKRIMINATIF.4. SABAR, TUNDUK PD HUKUM DAN KETERTIBAN MASYA.5. MAMPU BERPARTISIPASI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, MEMILIKI KEAHLIAN, KETRAMPILAN KOMPETITIF DGN SOLIDARITAS UNIVERSAL.6. MENJUNJUNG TINGGI NILAI2 LUHUR YG MENGAKAR PD MASYARAKAT BERADAB DAN DEMOKRATIS.7. BELAJAR DAN BERLANGSUNG SPANJANG HAYAT, MEMBANGUN WNI YG BERADAB DAN DEMOKRATIS8. BELAJAR SPANJANG HAYAT MEMBANGUN WNI YG BERKEADABAN