Rabu, 05 November 2014

Peraturan HIMPUNAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA


KELEMBAGAAN
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tanggal12 April 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 Tanggal 21 Juli 2009 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 19 Mei 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 18 April 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 144/E/O/2011 Tanggal 8 Juli 2011 Tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Sl PGSD kepada 23 Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah atau Masyarakat di Indonesia
  16. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 61/DIKTI/KP/2000 Tanggal 15 Maret 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri
  17. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/ atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
  18. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 5 Juni 2002 Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri
  19. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
  20. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 3/DIKTI/Kep/2010 Tanggal 8 Januari 2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan
  21. Surat Edaran Direktur Kelembagaan Nomor 595/D5.1/T/2007 Tanggal 27 Februari 2007 Tentang Larangan “Kelas Jauh”
  22. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2920/D/T /2007 Tanggal 28 September 2007 Tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa
  23. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 400/D/T /2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program-program Studi Keperawatan dan Kebidanan
  24. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1961/D/T/2009 Tanggal3 November 2009 Tentang Proses Alih Kelola
  25. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1030/D/T/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap
  26. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1436/D/T/2010 Tanggal 24 November 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi IImu Kesehatan Masyarakat (S1)
  27. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1017/E/T/2011 Tanggal15 Juli 2011 Tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran
  28. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)
  29. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 715/E/T/2012 Tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
  30. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru
  31. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 2512/D2.5/2010 Tanggal 7 September 2010 Tentang Penataan Prodi Pertanian
  32. Surat Edaran Ketua BAN PT Nomor 609/BAN-PT/Edaran/III/2009 Tanggal10 Maret 2009 Tentang Pemberlakuan Perangkat Akreditasi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar